Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pasal 57 menegaskan bahwa Pemerintah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal tersebut diperjelas lagi dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 89 yang menyatakan bahwa Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan upaya preventif dan represif dalam rangka mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia.

Selengkapnya..