Hari Bakti Imigrasi ke-69 Tahun 2019

Peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-69 Tahun 2019, bertema Imigrasi PASTI AKTUAL, dilaksanakan Kantor Imigrasi Kotabumi melalui rangkaian kegiatan antara lain layanan paspor simpatik, kerja bakti di tempat ibadah, tabur bunga, donor darah, serta penyerahan bantuan sosial ke pondok pesantren setempat.

Rangkaian peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-69 Tahun 2019 dimulai dengan Pelayanan Paspor Simpatik. Kegiatan tersebut berupa penyediaan layanan bagi permohonan paspor yang dibuka pada hari Sabtu selama 4 pekan dimulai tanggal 29 Desember 2018 hingga tanggal 19 Januari 2019. Antusiasme masyarakat didorong oleh halangan hadir pada hari kerja biasa (Senin-Jumat), baik karena kerja maupun sekolah. Selain itu Pelayanan Paspor Simpatik yang menggunakan antrian walk-in juga sangat membantu masyarakat yang masih beradaptasi dengan versi baru Antrian Paspor Online. Dilaporkan bahwa total sebanyak 219 orang pemohon paspor telah memanfaatkan layanan tersebut.

Pelaksanaan kerja bakti di tempat ibadah bertempat di Masjid Syuhada di Kelurahan Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan, Lampung Utara, pada tanggal 18 Januari 2019. Kegiatan selanjutnya berupa tabur bunga diadakan di Taman Makam Pahlawan Kotabumi pada tanggal 24 Januari 2019, setelah sebelumnya diawali dengan Apel Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2019 di Halaman Kantor Imigrasi Kotabumi. Pada hari yang sama juga dilaksanakan kegiatan Donor Darah, yang diikuti juga oleh sesama pegawai di lingkungan LaPas dan RuTan di Kotabumi serta beberapa orang pemohon paspor. Di sore harinya, Kantor Imigrasi Kotabumi menyerahkan bantuan sosial ke Pondok Pesantren Al Mursin, di Desa Mulang Maya, Kotabumi Selatan, Lampung Utara.

Puncak Peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-69 Tahun 2019 dilaksanakan dalam Upacara Hari Bakti Imigrasi ke-69 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung pada tanggal 28 Januari 2019. Dalam sambutannya yang dibacakan dalam upacara tersebut, Menteri Hukum dan HAM RI memberikan apresiasi atas terobosan dan inovasi yang dilakukan jajaran imigrasi, antara lain:

  1. Perluasan pemberian Paspor Elektronik di 18 Kantor Imigrasi;
  2. Penyederhanaan perizinan bagi Tenaga Kerja Asing berupa One Single Submission;
  3. Penekanan angka pelanggaran keimigrasian;
  4. Implementasi QR-code pada 5 Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk mempermudah pengawasan lapangan;
  5. Pemberian izin tinggal bagi investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia;
  6. Pemberian fasilitas dalam kegiatan internasional, antara lain Asian Games 2018, Asian Para-Games 2018, Annual Meeting World Bank and International Monetary Fund 2018;
  7. Pencapaian predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) untuk 4 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Sejarah Imigrasi Indonesia dimulai sejak tahun 1913 ketika pemerintah kolonial membentuk Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi, yang pada tahun 1921 diubah menjadi Immigratie Dients (Dinas Imigrasi). Kebijakan Keimigrasian yang ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda adalah Politik Pintu Terbuka (opendeur politiek). Melalui kebijakan ini, Pemerintah Hindia Belanda membuka seluas-luasnya bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda.

Pada tahun 1947, Jawatan Imigrasi yang sejak semula di bawah Departemen Kehakiman beralih di bawah kekuasaan Departemen Luar Negeri. Di era Republik Indonesia Serikat, Dinas Imigrasi produk Hindia Belanda diserahterimakan kepada Pemerintah Indonesia pada tanggal 26 Januari 1950. Kepala Jawatan Imigrasi untuk pertama kalinya dipegang oleh putra pribumi yaitu Mr. H. Jusuf Adiwinata.

Pada dasawarsa imigrasi, tepatnya 26 Januari 1960, Jawatan Imigrasi berhasil merubah kebijakan opendeur politiek menjadi kebijakan selektif (selective policy). Pendekatan yang dipergunakan dan dilaksanakan secara simultan meliputi pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dan pendekatan keamanan (security approach).

Di masa Order Baru, lahir undang-undang keimigrasian yaitu Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian yang disahkan oleh DPR pada tanggal 04 Maret 1992. Sebuah terobosan terjadi di tahun 2006. Pada 06 Februari 2006, imigrasi menerapkan layanan paspor berbasis biometrik dan pada 01 September 2006 permohonan paspor tidak didasarkan pada domisili. Pemanfaatan Teknologi Informasi melalui e-office dengan membangun pusat data keimigrasian pada 02 Juni 2008 sebagai platform Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian disahkan, terjadilah perubahan fundamental pada kebijakan keimigrasian.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, telah dibangun inovasi-inovasi, diantaranya enhanced cekal system (ECS), implementasi SIMKIM, border control management (BCM), paspor elektronik, Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), e-KITAS, izin tinggal online, visa online, antrian paspor online, yang semua dalam rangka mewujudkan e-Government dan sejalan dengan nawacita pemerintahan Jokowi-JK. Dalam hal kelembagaan, telah dibentuk Unit Layanan Paspor, Unit Kerja Kantor Imigrasi, dan pelayanan terintegrasi dalam Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) dan Mall Pelayanan Publik.

Di hari jadinya yang ke-69, Direktorat Jenderal Imigrasi mengusung tema "IMIGRASI PASTI AKTUAL", yaitu Pasti Aktif, Kreatif, Tangguh, Unggul, Amanah, Logis. Nilai-nilai ini yang diharapkan dapat menjawab tantangan dan meningkatkan kualitas insan dan lembaga imigrasi.


Berita Terkait

SelanjutnyaSebelumnya