Kilas Balik Direktorat Jenderal Imigrasi 2018

  /  sejarah

Sejarah Imigrasi Indonesia dimulai sejak tahun 1913 ketika Pemerintah kolonial membentuk kantor Sekretaris Komisi Imigrasi yang pada tahun 1921 diubah menjadi immigratie dients (dinas imigrasi).

Kebijakan keimigrasian yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda adalah politik pintu terbuka (opendeur politiek). Melalui kebijakan ini, pemerintah Hindia Belanda membuka seluas-luasnya bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda.

Pada tahun 1947 Jawatan Imigrasi yang sejak semula di bawah Departemen Kehakiman, beralih di bawah kekuasaan Departemen Luar Negeri.

Di Era Republik Indonesia Serikat, dinas imigrasi produk Hindia Belanda diserahterimakan kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 26 Januari 1950. Kepala Jawatan Imigrasi untuk pertama kalinya dipegang oleh putra pribumi, yaitu Mr. H.J Adiwinata.

Pada dasawarsa imigrasi tepatnya 26 Januari 1960, jawatan imigrasi berhasil mengubah kebijakan opendeur politiek menjadi kebijakan selektif (selective policy). Pendekatan yang dipergunakan dan dilaksanakan secara simultan meliputi pendekatan kesejahteraan {prosperity approach) dan pendekatan keamanan {security approach).

Di masa Orde Baru lahir Undang-Undang Keimigrasian yaitu Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang disahkan oleh DPR pada tanggal 4 Maret 1992.

Sebuah terobosan terjadi di tahun 2006, pada 6 Februari 2006, Imigrasi menarapkan layanan paspor berbasis biometrik dan pada 1 September 2006 permohonan Paspor tidak didasarkan pada domisili.

Pemanfaatan teknologi informasi melalui E-office dengan membangun Pusat Data Keimigrasian pada 2 Juni 2008 sebagai platform Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disahkan, terjadilah perubahan fundamental pada kebijakan keimigrasian.

Dalam kurun 10 tahun terakhir, telah dibangun inovasi-inovasi diantaranya Enhanced Cekal System (ECS), Implementasi SIMKIM, Border Control Management (BCM), Paspor Elektronik, Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), e-Kitas, Izin Tinggal Online, Visa online, Antrian Paspor Online yang semua dalam rangka mewujudkan e-government dan sejalan dengan Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK.

Dalam hal kelembagaan, telah dibentuk Unit Layanan Paspor, Unit Kerja Kantor Imigrasi dan pelayanan yang terintegrasi dalam Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) dan Mal Pelayanan Publik.

Di hari jadinya yang ke 68, Direktorat Jenderal Imigrasi mengusung Tema "Imigrasi e-Gov PASTI SMILE" yaitu Simpatik, Mumpuni, Integritas, Lugas dan Empati. Nilai-nilai ini yang diharapkan dapat menjawab tantangan dan meningkatkan kualitas insan dan Lembaga Imigrasi.

SelanjutnyaSebelumnya