Negara Tujuan Penempatan Tertentu Bagi Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru

 

Guna memberikan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia yang akan bekerja di luar wilayah Negara Republik Indonesia, serta menjamin hak-hak asasi manusianya tidak ada yang melanggar dan terpenuhi, Direktur Lalu Lintas Keimigrasian memberikan arahan sebagai tindak lanjut Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/5527/PK.02.02/XII/2021 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu Bagi Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Pasal 27 ayat (2) pada Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dengan demikian negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. Dalam mencari pekerjaan tersebut, negara harus melindungi setiap warganya dari perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, kekerasan, kesewenang-wenangan, serta perlakuan lain yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Terbatasnya lapangan pekerjaan di Indonesia dan menariknya gaji atau upah bekerja di luar negeri telah mengakibatkan beramai-ramai orang dengan berbagai cara untuk pergi dan bekerja di luar wilayah negara Republik Indonesia. Hal ini memerlukan kerjasama antar lembaga/kementerian untuk memberikan perlindungan bagi setiap Warga Negara Indonesia yang akan bekerja di luar negeri, agar hak asasinya sebagai manusia terpenuhi.

Perkembangan global telah mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk Wilayah Indonesia.

Dalam rangka perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang akan berangkat keluar wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka bekerja di luar negeri, terhadap setiap pemohon Dokumen Perjalanan RI (DPRI) akan dilakukan wawancara secara mendalam atas tujuan keberangkatannya, dan dapat diberikan penundaan pelayanan jika tidak sesuai ketentuan keimigrasian. Selain itu, bagi Warga Negara Indonesia yang akan keluar wilayah Negara Republik Indonesia dapat ditunda keberangkatannya jika ternyata akan bekerja di luar ketentuan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja di atas.

Adapun negara-negara luar negeri yang telah ditetapkan menjadi negara tujuan penempatan tertentu bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada masa adaptasi kebiasaan baru (new normal) adalah:

  • Afrika Selatan;
  • Aljazair;
  • Amerika Serikat;
  • Arab Saudi;
  • Azerbaijan;
  • Belgia;
  • Bosnia dan Herzegovina;
  • Brunei Darussalam;
  • Cina;
  • Denmark;
  • Djibouti;
  • Ethiopia;
  • Gabon;
  • Ghana;
  • Guyana;
  • Hongkong SAR;
  • Hungaria;
  • Irak;
  • Italia;
  • Jepang;
  • Jerman;
  • Kaledonia Baru;
  • Kenya;
  • Kongo;
  • Korea Selatan;
  • Kuwait;
  • Lebanon;
  • Liberia;
  • Maladewa;
  • Malta;
  • Maroko;
  • Mesir;
  • Namibia;
  • Nigeria;
  • Norwegia;
  • Panama;
  • Papua Nugini;
  • Perancis;
  • Polandia;
  • Qatar;
  • Rumania;
  • Rusia;
  • Rwanda;
  • Serbia;
  • Singapura;
  • Somalia;
  • Srilanka;
  • Suriname;
  • Swedia;
  • Swiss;
  • Taiwan;
  • Tanzania;
  • Thailand;
  • Uganda;
  • Uni Emirat Arab;
  • Uzbekistan;
  • Yordania;
  • Zambia;
  • Zimbabwe;

  covid-19  paspor  pekerja migran indonesia


Berita Terkait

SelanjutnyaSebelumnya