Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan bahwa mulai tahun 1430H/2009M jemaah haji dari seluruh negara yang akan menunaikan ibadah haji harus menggunakan paspor biasa (ordinary passport) yang berlaku secara internasional. Ketentuan ini juga berlaku bagi jemaah haji Indonesia, yang sebelumnya menggunakan paspor khusus haji.

Selengkapnya..

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pasal 57 menegaskan bahwa Pemerintah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal tersebut diperjelas lagi dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 89 yang menyatakan bahwa Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan upaya preventif dan represif dalam rangka mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia.

Selengkapnya..

Map permohonan, baik untuk permohonan dokumen perjalanan / paspor ataupun permohonan izin tinggal, tersedia gratis bagi masyarakat.

Selengkapnya..

Paspor biasa yang berisi 24 halaman mempunyai fungsi dan derajat yang sama dengan paspor biasa yang berisi 48 halaman. Perbedaannya hanya terletak pada fisik dan jumlah halaman serta tarif PNBP.

Selengkapnya..