Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan. Dengan demikian, pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, tindak kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

Penempatan pekerja migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan pelindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional. Untuk itu, negara wajib membenahi keseluruhan sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dengan mengikutsertakan masyarakat.

International Organization for Migration (IOM) mendefinisikan 'migrasi ilegal' sebagai 'suatu perpindahan yang terjadi di luar norma aturan di negara asal, transit dan tujuan'. Perpindahan tersebut termasuk datang, tinggal atau bekerja secara ilegal. Dengan demikian, seseorang yang melakukan kegiatan bekerja di luar negeri tanpa mengikuti prosedur resmi dari negara asal, negara tempat transit / singgah, maupun negara yang dituju dapat disebut sebagai pekerja migran / tenaga kerja ilegal. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Konvensinya tentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional mendefinisikan 'perdagangan orang' sebagai 'perekrutan, transportasi, transfer, penyembunyian dan penerimaan seseorang, dengan menggunakan cara ancaman atau paksaan atau bentuk lain seperti paksaan, penculikan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau manfaat yang mendapatkan persetujuan seseorang untuk mengontrol orang lain, untuk tujuan eksploitasi'. Sementara itu 'eksploitasi' didefinisikan paling minimum dalam bentuk 'eksploitasi pelacuran terhadap orang lain atau dalam bentuk lain yakni eksploitasi seksual, pekerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek yang sama dengan perbudakan, pengabdian atau pengambilan organ'.

Dikutip dari Majalah BhumiPura Edisi 2 Tahun 2017, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mencatat bahwa sejak tahun 2013 hinggal awal Agustus 2016, terdapat 1.328 kasus WNI korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di luar negeri. Jumlah itu terdiri dari 188 kasus pada tahun 2013, 326 kasus pada tahun 2014, dan 548 kasus pada tahun 2015. Sementara itu, data Migrant Care menunjukkan bahwa dalam kurun waktu Mei 2015 sampai dengan Mei 2016 terdapat 2.644 WNI terjebak di Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, Yordania, Qatar, dan Kuwait.

Masih dari majalah yang sama, disebutkan beberapa kerugian yang akan dihadapi oleh Warga Negara Indonesia yang menjadi pekerja migran / tenaga kerja ilegal / non-prosedural, antara lain:

  • sponsor / calo / orang yang menjanjikan pekerjaan dapat melarikan uang yang telah disetor oleh calon TKI (ditipu);
  • tidak aman, karena tidak mendapat jaminan perlindungan di negara tujuan penempatan;
  • diperlakukan tidak manusiawi mulai dari penampungan sampai ke luar negeri;
  • gaji sangat rendah, bahkan ada yang tidak dibayar, karena tidak memiliki kekuatan hukum;
  • dibatasi hak dan kewajibannya oleh majikan;
  • selalu merasa khawatir akan kemungkinan ditangkap oleh aparat keamanan negara setempat. Jika tertangkap, akan dipenjara dan dipulangkan paksa (deportasi);
  • tidak mendapat jaminan asuransi jika mengalami sakit, musibah, kecelakaan, atau kematian.

Untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia, persyaratan yang harus dipenuhi tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu:

  • berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
  • memiliki kompetensi;
  • sehat jasmani dan rohani;
  • terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
  • memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Sementara dalam pasal 13 Undang-Undang tersebut, diuraikan bahwa untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen berupa:

  • surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
  • surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
  • sertifikat kompetensi kerja;
  • surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
  • paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
  • Visa Kerja;
  • Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
  • Perjanjian Kerja.

Beberapa ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah:

Pasal 79 Setiap Orang yang dengan sengaja memberikan data dan informasi tidak benar dalam pengisian setiap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 80 Setiap Orang yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia, padahal diketahui atau patut menduganya bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 81 Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(Penjelasan): Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 82 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (1ima belas miliar rupiah), setiap Orang yang dengan sengaja menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada:

  • jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a; atau
  • pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b.

Pasal 85 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang:

  • menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan ditandatangani Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7l huruf a;
  • menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada jabatan yang tidak sesuai dengan keahiian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b;
  • mengalihkan atau memindahtangankan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c; atau
  • mengalihkan atau memindahtangankan Surat lzin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d.

Berita Terkait

SelanjutnyaSebelumnya