Seputar PerPres TKA 20/2018

  /  peraturan  tenaga kerja asing

Untuk menjernihkan polemik yang dapat timbul akibat terbitnya Peraturan Presiden RI No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, berikut disampaikan beberapa pertanyaan yang mungkin muncul terkait PerPres tersebut beserta jawabannya.

Pemerintah telah menerbitan PerPres 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Mengapa perlu mempermudah masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ?

TKA masuk Indonesia bukan tanpa sebab. Mereka masuk bersama masuknya investasi asing. Ini fenomena yang lumrah di seluruh dunia, di mana ada investasi asing, pasti akan diikuti TKA. Jadi, masuknya TKA berbanding lurus dengan meningkatnya investasi asing.

Jadi, alasan utama mempermudah persyaratan TKA adalah mempermudah masuknya investasi asing ?

Betul. Negara maju seperti Jerman saja terus berupaya mempermudah masuknya investasi asing dan pekerja asing. Kenapa? Karena investasi asing memberi kontribusi sangat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Tahun 2017, total investasi asing di Indonesia mencapai Rp 692,8 triliun atau 60 persen lebih dari total investasi tahun 2017.

Kemudahan berbisnis dapat mempengaruhi iklim usaha di suatu negara. Sektor swasta menjadi mampu berkembang dengan lebih baik lagi, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

Indonesia perlu melakukan upaya untuk mendongkrak kualitas kemudahan berbisnis agar bisa bersaing dengan negara-negara lain. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan penyederhanaan regulasi perizinan penggunaan TKA di Indonesia. Penyederhanaan regulasi perizinan penggunaan TKA akan berujung pada peningkatan investasi dan perbaikan ekonomi nasional.

Apa selama ini regulasi yang ada belum pro investasi ?

Merujuk laporan Indeks Kemudahan Berbisnis 2018 yang dirilis oleh Bank Dunia pada awal November 2017, peringkat kemudahan berbisnis atau ease of doing business (EoDB) Indonesia kini berada pada peringkat ke-72 dari total 190 negara.

Peringkat EoDB Indonesia masih berada di bawah Singapura yang menduduki peringkat 2 dengan nilai 84,57, dan beberapa negara ASEAN lainnya. Contohnya Malaysia di peringkat 24 dengan nilai 78,43, Thailand 26 dengan nilai 77,44, dan Brunei Darussalam di posisi 56 dengan nilai 70,60, dan Vietnam di posisi 68 dengan nilai 67,93.

Dengan memudahkan perizinan TKA, maka kesempatan kerja bagi pekerja lokal akan berkurang ?

Tidak. Jangan dibayangkan dengan terbitnya PerPres tersebut, lantas TKA akan menyerbu Indonesia seperti air bah! Tanpa PerPres itupun, TKA banyak yang masuk Indonesia. Dan, Tenaga Kerja Indonesia juga bekerja di luar negeri dengan jumlah yang lebih besar. Dalam tatanan masyarakat global, migrasi adalah hal yang lumrah. Yang perlu diketahui, masuknya investasi asing justru memberi multiplier effect positif bagi kesempatan kerja di Indonesia.

Pasal 4 PerPres tersebut menyatakan, setiap pemberi kerja wajib mengutamakan penggunaan Tenaga Kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. TKA juga hanya menempati jabatan yang belum bisa ditempati oleh pekerja Indonesia.

Kemudahan masuknya TKA berlaku untuk pekerja di tingkat mana, apakah white collar atau blue collar ?

Kemudahan proses izin TKA hanya kepada pekerja dengan keahlian khusus bukan pekerja kasar. Salah satunya pekerja yang berhubungan dengan teknologi tinggi (high tech) atau satu keahlian yang belum tersedia di Indonesia.

PerPres No 20/2018 juga menyebutkan, Pemberi Kerja TKA wajib menunjuk Tenaga Kerja Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping (kecuali bagi TKA yang menduduki jabatan Direksi dan Komisaris), melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA, dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA.

Masuknya TKA juga dibutuhkan untuk pemasangan beberapa komponen atau sistem proyek yang menggunakan bahasa dari negara investor. Setelah pemasangan sistem atau komponen maupun peralatan mesin selesai, kedepannya TKA tersebut akan dikurangi karena penggunaan TKA dinilai lebih boros. Secara bertahap, nantinya investor asing akan melatih tenaga kerja lokal untuk dapat mengambil alih peran TKA.

Kenapa TKA dengan jabatan Direksi dan Komisaris tak wajib didampingi Tenaga Kerja Indonesia ?

Karena jabatan direksi atau komisaris tak terkait pada kerja teknis. Mereka hanya terkait manajerial. Bahkan, kadang sebagian komisaris atau direksi merangkap sebagai investor juga.

Adakah jabatan yang tak boleh diduduki TKA ?

Pasal 5 PerPres 20 Tahun 2018 melarang TKA menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan tertentu. Jabatan tertentu ini akan ditetapkan oleh Menteri, sedang disiapkan aturannya. Prinsipnya, jabatan yang bisa diduduki pekerja Indonesia, jangan dikerjakan TKA.

Siapa yang akan tergusur jika TKA lebih banyak masuk ?

Anggapan yang mengatakan pekerja kita akan tergusur dengan PerPres ini, sangatlah berlebihan. Hendaklah PerPres ini dibaca secara utuh. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, semangat mempermudah yang dimaksud adalah mempermudah kepada TKA yang memang secara aturan memang diperbolehkan. Kalau memang secara prosedur boleh masuk, kenapa harus dipersulit? Kalau memang proses perizinan cukup dua hari misalnya, mengapa harus satu minggu. Kalau poin persyaratannya cukup 3 misalnya, kenapa harus 10 poin?

Sebagai contoh, jika ada industri yang memang membutuhkan TKA, jabatannya memang tidak bisa dilakukan oleh pekerja setempat, sektor pekerjaan dan jabatannya tidak melanggar ketentuan, dampak ekonominya juga jelas, terhadap semacam ini, perizinannya jangan dipersulit.

Bagaimana dengan pengawasannya, agar kemudahan ini tak disalahgunakan ?

Pemerintah akan tegas melakukan pengawasan. Pengawasan yang terpadu melibatkan instansi yang berkompeten. Prinsipnya, izin dipermudah, tapi pengawasan dan law enforcement juga ketat. Sebagaimana di negara-negara maju lainnya, izin sangat mudah, tapi pengawasan juga super ketat.

Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pekerja asing akan tetap dilaksanakan sesuai peraturan yang ada. Jika ada yang melanggar, akan segera ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah tidak akan pandang bulu dalam menegakkan peraturan sebagaimana ketegasan pemerintah yang ditunjukkan selama ini.

Bagaimana dengan bonus demografi yang dimiliki Indonesia, apakah mereka akan semakin sulit mencari pekerjaan ?

Tidak bisa dipertentangkan antara kemudahan izin TKA dengan kesuksesan menerima bonus demografi. Karena sudah jelas, TKA yang boleh masuk adalah TKA yang memang sesuai dengan kebutuhan, serta dengan mempertimbangkan pasar kerja dalam negeri.

Bukan berarti dengan mempermudah izin TKA, maka keberadaan TKA akan meminggirkan pekerja dalam negeri. Tidak demikian. Jika pekerja kita mampu mengerjakan secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan, tidak akan perlu memberi izin kepada TKA. Pemerintah juga terus mengupayakan pembukaan lapangan pekerjaan. Kompetensi pekerja juga terus ditingkatkan melalui berbagai skema. Tidak mungkin pemerintah mengorbankan tenaga kerja dalam negeri dengan memprioritaskan pekerja asing. Tidak mungkin.

Kemudahan masuknya TKA akan berlaku untuk sektor apa saja ?

Detil sektornya nanti akan ditentukan oleh Peraturan Menteri. Tapi prinsipnya masih dalam kerangka yang diatur dalam pasal 2 PerPres tersebut, yakni dengan mempertimbangkan jabatan tertentu, waktu tertentu serta mempertimbangkan kondisi pasar kerja dalam negeri.

Apa poin-poin penting dalam PerPres 20 tahun 2018 ?

  • Perizinan TKA yang sebelumnya harus melalui beberapa K/L, kini disatukan dengan single submission yang diharapkan akhir Maret 2018 sudah bisa diimplementasikan.
  • Penggunaan TKA dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja dalam negeri. (Pasal 2 ayat 1 & 2)
  • Setiap Pemberi Kerja TKA, wajib mengutamakan penggunaan Tenaga Kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud belum dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA. (Pasal 4 ayat 1 & 2)
  • TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri. (Pasal 5 ayat 1 & 2)
  • Pemberi Kerja TKA pada sektor tertentu dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA yang lain dalam jabatan yang sama, paling lama sampai dengan berakhirnya masa kerja TKA sebagaimana kontrak kerja TKA dengan Pemberi Kerja TKA pertama. (Pasal 6 ayat 1 & 2)
  • Pemberi Kerja TKA yang menggunakan TKA harus memiliki RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dan sedikitnya memuat: (Pasal 7 ayat 1 & 2)
    • alasan penggunaan TKA;
    • jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan;
    • jangka waktu penggunaan TKA;
    • dan penunjukan Tenaga Kerja Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan.
  • Pemberi Kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA yang merupakan: (Pasal 10 ayat 1)
    • pemegang saham yang menjabat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Pemberi Kerja TKA;
    • pegawai diplomatik dan konsuler pada perwakilan negara asing;
    • atau TKA pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah.
  • Untuk pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak, Pemberi Kerja TKA dapat mempekerjakan TKA dengan mengajukan permohonan pengesahan RPTKA kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari kerja setelah TKA bekerja. Selanjutnya, pengesahan RPTKA akan diberikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. (Pasal 13 ayat 1 & 2)
  • Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA menyampaikan data calon TKA kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk, yang meliputi: (Pasal 4 ayat 2)
    • nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir;
    • kewarganegaraan, nomor paspor, masa berlaku paspor, dan tempat paspor diterbitkan;
    • nama, jabatan, dan jangka waktu bekerja;
    • pernyataan penjaminan dari pemberi kerja TKA;
    • dan ijazah pendidikan dan surat keterangan pengalaman kerja atau sertifikasi kompetensi sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki TKA.
  • Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan notifikasi penerimaan data calon TKA kepada Pemberi Kerja TKA paling lambat 2 (dua) hari kerja dengan tembusan Direktorat Jenderal Imigrasi. (Pasal 14 ayat 3)
  • Pemberi Kerja TKA wajib membayar dana kompensasi penggunaan TKA yang dipekerjakan setelah menerima notifikasi, dan dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh Menteri, yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. (Pasal 15 ayat 1, 2, & 3)
  • Pembayaran dana kompensesi penggunaan TKA dan kewajiban memiliki RPTKA ini tidak diwajibkan bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional yang mempekerjakan TKA. (Pasal 16 ayat 1 & 2)
  • TKA wajib memiliki Visa Tinggal Terbatas (VITAS) untuk bekerja, yang dimohonkan oleh Pemberi Kerja TKA atau TKA kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan notifikasi dan bukti pembayaran. (Pasal 17 & 18)
  • Pejabat Imigrasi pada perwakilan RI di luar negeri memberikan VITAS paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan diterima lengkap. (Pasal 19)
  • Permohonan VITAS sekaligus dapat dijadikan permohonan Izin Tinggal Sementara (ITAS). (Pasal 20 ayat 1)
  • Permohonan ITAS dan VITAS, proses permohonan pengajuan dilaksanakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang merupakan perpanjangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi.
  • Pemberian ITAS dilaksanakan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dan ITAS merupakan Izin Tinggal untuk bekerja bagi TKA. (Pasal 21 ayat 1 & 2)
  • Izin Tinggal TKA untuk pertama kali diberikan paling lama 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 21 ayat 3)
  • Pemberian ITAS bagi TKA sekaligus disertai dengan pemberian Izin Masuk Kembali untuk beberapa kali perjalanan yang masa berlakunya sesuai dengan dengan masa berlaku ITAS. (Pasal 21 ayat 4)
  • Pemberi Kerja TKA wajib menjamin TKA terdaftar dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan dan/atau polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia. (Pasal 25)

Kapan PerPres ini akan diberlakukan ?

Peraturan Presiden ini berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.


Berita Terkait

SelanjutnyaSebelumnya