Dalam rangka menindaklanjuti informasi dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, bahwa telah ditemukan varian baru SARS-CoV-2 / Covid-19 di South Wales, Inggris, yaitu SARS-CoV-2 varian B117, diperlukan ketentuan khusus untuk melindungi Warga Negara Indonesia dari imported case yang dapat dibawa oleh pelaku perjalanan dari Luar Negeri.

Selengkapnya..

Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, Direktur Jenderal Imigrasi mengeluarkan pedoman pelaksanaan kebijakan tersebut.

Selengkapnya..

Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam masa adaptasi kebiasaan baru (new normal), perlu dilakukan perubahan kriteria Orang Asing yang dikecualikan dalam pelarangan sementara Orang Asing masuk ke wilayah negara Republik Indonesia. Upaya tersebut harus dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan. Kebijakan dimaksud merupakan bagian dari kebijakan strategis yang terintegrasi dan tidak terpisah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Selengkapnya..

Batas waktu kewajiban Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT) yang sebelumnya ditetapkan sampai dengan tanggal 20 September 2020, diperpanjang hingga sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020.

Selengkapnya..

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian dalam penyesuaian dengan tatanan kenormalan baru yang produktif, perlu dilakukan pengaturan kembali pemberian layanan izin tinggal kepada Orang Asing guna mendukung keberlangsungan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Selengkapnya..