Dalam rangka memberikan kepastian hukum guna melancarkan penyelenggaraan pemerintahan di bidang layanan Izin Tinggal Keimigrasian, Imigrasi mengeluarkan kebijakan terbaru dalam hal Alih Status dari Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) dan investor yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia.

Selengkapnya..

Dalam rangka memberikan kepastian hukum guna melancarkan penyelenggaraan pemerintahan di bidang layanan Izin Tinggal Keimigrasian, Imigrasi mengeluarkan kebijakan terbaru mengenai perubahan persyaratan permohonan izin tinggal keimigrasian bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin Tinggal Tetap (ITAP).

Selengkapnya..

Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI), yang selama ini menjadi momok administratif bagi WNI etnis Tionghoa, tidak dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan paspor.

Selengkapnya..

Penerbitan paspor Calon Jemaah Haji Tahun 1439H / 2018M dilakukan lebih awal untuk memberikan tenggang waktu yang cukup dan menghindari adanya penumpukan Calon Jemaah Haji yang akan mengajukan permohonan paspor di Kantor Imigrasi.

Selengkapnya..

Imigrasi memberikan kemudahan prosedur dan persyaratan penggantian paspor yang merupakan kebijakan untuk memangkas birokrasi agar efektif dan efisien. Tujuannya adalah menyederhanakan tahapan birokrasi dalam penerbitan paspor melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), dengan hanya mensyaratkan KTP dan paspor lama.

Selengkapnya..