Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, Direktur Jenderal Imigrasi mengeluarkan pedoman pelaksanaan kebijakan tersebut.

Selengkapnya..

Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam masa adaptasi kebiasaan baru (new normal), perlu dilakukan perubahan kriteria Orang Asing yang dikecualikan dalam pelarangan sementara Orang Asing masuk ke wilayah negara Republik Indonesia. Upaya tersebut harus dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan. Kebijakan dimaksud merupakan bagian dari kebijakan strategis yang terintegrasi dan tidak terpisah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Selengkapnya..

Untuk membantu memperjelas ketentuan keimigrasian yang berlaku selama masih mewabahnya Covid-19 di Indonesia, berikut disampaikan penjabaran yang disajikan dalam bentuk pertanyaan dan jawaban.

Selengkapnya..

Untuk meningkatkan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Wilayah Indonesia, perlu dilakukan pelarangan sementara terhadap Orang Asing yang akan memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Selengkapnya..

Dalam rangka memberikan kepastian hukum guna melancarkan penyelenggaraan pemerintahan di bidang layanan Izin Tinggal Keimigrasian, Imigrasi mengeluarkan kebijakan terbaru dalam hal Alih Status dari Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) dan investor yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia.

Selengkapnya..