Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan. Dengan demikian, pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, tindak kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

Selengkapnya..

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pasal 57 menegaskan bahwa Pemerintah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal tersebut diperjelas lagi dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 89 yang menyatakan bahwa Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan upaya preventif dan represif dalam rangka mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia.

Selengkapnya..