Izin Tinggal yang telah diberikan kepada Orang Asing dapat dialih-statuskan, yaitu:

  • Izin Tinggal Kunjungan (ITK) menjadi Izin Tinggal Terbatas (ITAS);
  • Izin Tinggal Terbatas (ITAS) menjadi Izin Tinggal Tetap (ITAP);

Alih Status ITK ke ITAS

Alih Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas dapat diberikan kepada Orang Asing:

  • pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan atau Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan yang dikeluarkan berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi;
    • dalam rangka:
      • menanamkan modal / investor;
      • bekerja sebagai tenaga ahli / TKA;
      • melaksanakan tugas sebagai rohaniwan;
      • mengikuti pendidikan dan pelatihan;
      • mengadakan penelitian ilmiah;
      • menggabungkan diri dengan suami atau istri Warga Negara Indonesia;
      • menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap;
      • menggabungkan diri dengan orang tua pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap bagi anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin;
      • menggabungkan diri dengan orang tua bagi anak berkewarganegaraan asing yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua Warga Negara Indonesia;
      • berdasarkan alasan kemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat dan/atau kemanusiaan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri;
      • dalam rangka memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      • melakukan kegiatan dalam rangka rumah kedua (misal wisatawan lanjut usia mancanegara);
      • eks Warga Negara Indonesia yang bermaksud tinggal terbatas di Wilayah Indonesia;
      • anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, berasal dari Orang Asing yang telah kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dan bermaksud menggabungkan diri dengan orang tuanya;
      • eks subyek Anak Berkewarganegaraan Ganda Republik Indonesia.
    • Izin Tinggal Kunjungan bagi awak Alat Angkut atau yang berasal dari Visa Kunjungan Saat Kedatangan atau Bebas Visa Kunjungan tidak dapat dialih-statuskan.
  • anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dari ayah dan/atau ibu pemegang Izin Tinggal Kunjungan berdasarkan Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan atau Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan yang dikeluarkan berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi.

Permohonan Alih Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing. Permohonan Alih Status tersebut dapat diajukan sejak Orang Asing berada di Wilayah Indonesia. Permohonan Alih Status bagi anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dari ayah dan/atau ibu pemegang Izin Tinggal Kunjungan diajukan bersamaan dengan permohonan Alih Status Izin Tinggal ayah dan/atau ibunya.

Alih Status ITAS ke ITAP

Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada Orang Asing:

  • pemegang Izin Tinggal Terbatas:
    • dalam rangka:
      • rohaniwan;
        • yang dimaksud dengan "rohaniwan" adalah pemuka agama yang diakui di Indonesia;
        • dengan ketentuan Orang Asing yang bersangkutan telah berada di Wilayah Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal diberikannya Izin Tinggal Terbatas.
      • pekerja / TKA;
        • yang dimaksud dengan "pekerja" adalah Orang Asing dengan jabatan pimpinan tertinggi perusahaan dan/atau kepala perwakilan perusahaan asing yang beroperasi di Wilayah Indonesia;
        • dengan ketentuan Orang Asing yang bersangkutan telah berada di Wilayah Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal diberikannya Izin Tinggal Terbatas.
      • penanam modal / investor;
        • yang dimaksud dengan "investor" adalah Orang Asing penanam modal dan/atau Orang Asing pemegang saham dalam suatu perusahaan di Indonesia;
        • dengan ketentuan Orang Asing yang bersangkutan telah berada di Wilayah Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal diberikannya Izin Tinggal Terbatas.
      • pemegang fasilitas rumah kedua (misal wisatawan lanjut usia mancanegara);
        • yang dimaksud dengan "lanjut usia" adalah Orang Asing yang berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;
        • dengan ketentuan Orang Asing yang bersangkutan telah berada di Wilayah Indonesia paling singkat 10 (sepuluh) tahun berturut-turut sejak tanggal diberikannya Izin Tinggal Terbatas.
      • menggabungkan diri dengan suami atau istri Warga Negara Indonesia
        • usia perkawinannya telah mencapai paling singkat 2 (dua) tahun;
      • menggabungkan diri dengan istri atau suami pemegang Izin Tinggal Tetap;
        • usia perkawinannya telah mencapai paling singkat 2 (dua) tahun;
      • menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu bagi anak berkewarganegaraan asing yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah dan/atau ibu Warga Negara Indonesia;
        • dapat dilaksanakan sejak Orang Asing yang bersangkutan diberikan Izin Tinggal Terbatas.
      • anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tua pemegang Izin Tinggal Tetap;
        • dapat dilaksanakan sejak Orang Asing yang bersangkutan diberikan Izin Tinggal Terbatas.
      • anak berkewarganegaraan asing yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari Orang Asing yang kawin sah dengan Warga Negara Indonesia.
        • dapat dilaksanakan sejak Orang Asing yang bersangkutan diberikan Izin Tinggal Terbatas.
      • eks Warga Negara Indonesia;
        • dapat dilaksanakan sejak Orang Asing yang bersangkutan diberikan Izin Tinggal Terbatas.
      • eks Anak Berkewarganegaraan Ganda;
        • dapat dilaksanakan sejak Orang Asing yang bersangkutan diberikan Izin Tinggal Terbatas.
    • Izin Tinggal Terbatas berikut tidak dapat dialih-statuskan menjadi Izin Tinggal Tetap:
      • untuk kegiatan di bidang perairan;
      • untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari; dan/atau
      • saat kedatangan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
  • anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dari ayah dan/atau ibu pemegang Izin Tinggal Terbatas.

Permohonan Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing. Permohonan Alih Status bagi anak yang lahir di Wilayah Indonesia dari ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Terbatas diajukan bersamaan dengan permohonan Alih Status orang tuanya.

Alih Status ITK ke ITAS

Permohonan Alih Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas diajukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Izin Tinggal Kunjungan berakhir, dengan cara mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen:

  • surat keterangan domisili;
  • Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku yang memuat:
    • Visa dan Tanda Masuk kecuali bagi anak pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang diberikan karena lahir di Wilayah Indonesia dari ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Kunjungan; atau
    • Izin Tinggal Kunjungan.
  • surat jaminan dari Penjamin;
  • Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Penjamin atau Penanggung jawab;
  • kartu Izin Tinggal Terbatas atau kartu Izin Tinggal Tetap, dalam hal Penjamin atau Penanggung jawab berkebangsaan asing;
  • surat kuasa bermeterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa.

Persyaratan tambahan:

  • penanam modal / investor:
    • berkedudukan sebagai pengurus perusahaan
      • surat rekomendasi dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan dibidang penanaman modal; atau
      • izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang berlaku dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan.
    • tidak berkedudukan sebagai pengurus perusahaan
      • surat rekomendasi dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan dibidang penanaman modal;
  • tenaga ahli / TKA:
    • bekerja pada instansi pemerintah
      • rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara;/atau
      • rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan jenis pekerjaannya.
    • tidak bekerja pada instansi pemerintah
      • izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang berlaku dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan.
  • Orang Asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan:
    • rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, jika Orang Asing menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;
    • rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dan pelatihan.
  • Orang Asing yang mengadakan penelitian ilmiah:
    • rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian atau lembaga pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatannya.
  • rohaniwan:
    • izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang berlaku dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan;
    • rekomendasi dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan.
  • Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri Warga Negara Indonesia:
    • kutipan akta perkawinan atau buku nikah yang telah disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri;
    • kutipan akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;
    • surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri;
    • Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ayah atau ibu, suami atau istri yang berkewarganegaraan Indonesia.
  • Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap:
    • kutipan akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;
    • kartu Izin Tinggal Terbatas atau kartu Izin Tinggal Tetap suami atau istri yang sah dan masih berlaku.
  • anak berkewarganegaraan asing yang menggabungkan diri dengan orang tua yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua Warga Negara Indonesia:
    • kutipan akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;
    • kutipan akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;
    • surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri;
    • Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ayah atau ibu yang berkewarganegaraan Indonesia.
  • anak berkewarganegaraan asing yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tua pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap:
    • kutipan akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;
    • kutipan akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;
    • kartu Izin Tinggal Terbatas atau kartu Izin Tinggal Tetap ayah dan/atau ibunya yang sah dan masih berlaku.
  • anak berkewarganegaraan asing yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dan bermaksud menggabungkan diri dengan orang tuanya Warga Negara Indonesia:
    • kutipan akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;
    • kutipan akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah kecuali bahasa inggris;
    • surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri;
    • Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ayah atau ibu yang berkewarganegaraan Indonesia.
  • eks subyek Anak Berkewarganegaraan Ganda Republik Indonesia:
    • kutipan akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;
    • kutipan akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;
    • bukti fasilitas Keimigrasian atau pengembalian Dokumen Keimigrasian.
  • eks Warga Negara Indonesia
    • dalam rangka memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan:
      • keterangan dari Kepala Perwakilan Republik Indonesia tentang kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
      • dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia atau oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks Warga Negara Indonesia berupa:
        • kutipan akta kelahiran;
        • Kartu Tanda Penduduk;
        • Paspor;
        • buku nikah/kutipan akta perkawinan; atau
        • ijazah.
    • tidak dalam rangka memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (dalam rangka tinggal terbatas di Wilayah Indonesia:
      • dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia atau oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks Warga Negara Indonesia berupa:
        • kutipan akta kelahiran;
        • Kartu Tanda Penduduk;
        • Paspor;
        • buku nikah/kutipan akta perkawinan; atau
        • ijazah.
  • wisatawan lanjut usia mancanegara:
    • surat penjaminan dan surat biro perjalanan wisata dari biro perjalanan wisata yang mempunyai izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    • bukti mengenai tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama di Indonesia dari lembaga dana pensiun atau bank di negara asalnya ataupun di Wilayah Indonesia;
    • bukti polis asuransi kesehatan atau asuransi kematian;
    • bukti tinggal di sarana akomodasi yang tersedia selama di Indonesia baik yang diperoleh dengan cara sewa, sewa beli, atau pembelian;
    • bukti telah mempekerjakan tenaga informal Warga Negara Indonesia sebagai pramuwisma, supir, penjaga keamanan, atau tukang kebun.
  • berdasarkan alasan kemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat dan/atau kemanusiaan:
    • surat keterangan dari instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat yang diakui oleh pemerintah, atau kantor perwakilan yang menjelaskan alasan Orang Asing yang bersangkutan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat serta surat persetujuan Menteri;
    • surat keterangan dari Penjamin atau Penanggungjawab yang menjelaskan bahwa keberadaan Orang Asing bersangkutan berdasarkan alasan kemanusiaan serta surat persetujuan Direktur Jenderal.

Alih Status ITAS menjadi ITAP

Permohonan Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap diajukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Izin Tinggal Terbatas berakhir, dengan cara mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen:

  • surat keterangan tempat tinggal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  • Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku yang memuat teraan Izin Tinggal Terbatas;
  • Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS);
  • surat penjaminan dari Penjamin;
  • Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Penjamin atau Penanggung Jawab;
  • Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) Penjamin, jika Penjamin berkewarganegaraan asing;
  • Pernyataan Integrasi kecuali bagi anak yang belum berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin;
  • surat kuasa bermeterai cukup, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa.

Persyaratan tambahan:

  • penanam modal / investor:
    • berkedudukan sebagai pengurus perusahaan
      • surat rekomendasi dari instansi pemerintah yang membidangi penanaman modal yang memuat keikutsertaan penanaman modal paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau yang setaranya dengan mata uang US dollar;
      • kartu Izin Tinggal Terbatas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di Wilayah Indonesia;
      • izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang berlaku dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan.
    • tidak berkedudukan sebagai pengurus perusahaan
      • surat rekomendasi dari instansi pemerintah yang membidangi penanaman modal yang memuat keikutsertaan penanaman modal paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) atau yang setaranya dengan mata uang US dollar;
      • kartu Izin Tinggal Terbatas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di wilayah Indonesia.
  • tenaga ahli / TKA:
    • izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
    • kartu Izin Tinggal Terbatas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di wilayah Indonesia;
    • jabatan yang bersangkutan sebagai pimpinan tertinggi perusahaan atau kepala perwakilan perusahaan asing yang beroperasi di wilayah Indonesia.
  • rohaniwan:
    • kartu Izin Tinggal Terbatas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di Wilayah Indonesia;
    • izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
    • rekomendasi dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan.
  • Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri Warga Negara Indonesia:
    • kutipan akta perkawinan atau buku nikah yang telah disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia atau Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bagi perkawinan yang telah dilangsungkan di luar negeri;
    • kutipan akta perkawinan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris dengan usia perkawinan paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal perkawinan dilangsungkan secara sah di dalam atau luar negeri;
    • surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri;
    • Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ayah atau ibu, suami atau istri yang berkewarganegaraan Indonesia.
  • Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Tetap:
    • kutipan akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;
    • kartu Izin Tinggal Tetap suami atau istri yang sah dan masih berlaku.
  • anak berkewarganegaraan asing yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia yang akan menggabungkan diri dengan ayah atau ibu Warga Negara Indonesia:
    • kutipan akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;
    • kutipan akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah kecuali, bahasa Inggris;
    • surat bukti lapor perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri;
    • Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ayah atau ibu yang berkewarganegaraan Indonesia.
  • anak berkewarganegaraan asing berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tua pemegang Izin Tinggal Tetap:
    • kutipan akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;
    • kutipan akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;
    • kartu Izin Tinggal Tetap ayah dan/atau ibunya yang sah dan masih berlaku.
  • anak berkewarganegaraan asing yang menggabungkan diri dengan orang tua yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua Warga Negara Indonesia:
    • kutipan akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;
    • kutipan akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;
    • surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri;
    • Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ayah atau ibu yang berkewarganegaraan Indonesia.
  • eks subyek Anak Berkewarganegaraan Ganda:
    • kutipan akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;
    • kutipan akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;
    • bukti fasilitas Keimigrasian atau pengembalian Dokumen Keimigrasian.
  • eks Warga Negara Indonesia:
    • dalam rangka memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan:
      • bukti keterangan dari Kepala Perwakilan Republik Indonesia tentang kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
      • dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia atau oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks Warga Negara Indonesia berupa:
        • kutipan akta kelahiran;
        • Kartu Tanda Penduduk;
        • Paspor;
        • buku nikah/kutipan akta perkawinan; atau
        • ijazah.
    • tidak dalam rangka memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan:
      • dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia atau oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks Warga Negara Indonesia berupa:
        • kutipan akta kelahiran;
        • Kartu Tanda Penduduk;
        • Paspor;
        • buku nikah/kutipan akta perkawinan; atau
        • ijazah.
  • wisatawan lanjut usia mancanegara:
    • surat penjaminan dan surat biro perjalanan wisata dari biro perjalanan wisata yang mempunyai izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    • bukti mengenai tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama di Indonesia dari lembaga dana pensiun atau bank di negara asalnya ataupun di Wilayah Indonesia;
    • kartu Izin Tinggal Terbatas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di Wilayah Indonesia;
    • identitas diri yang menunjukkan yang bersangkutan telah berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;
    • bukti polis asuransi kesehatan atau asuransi kematian;
    • bukti tinggal pada sarana akomodasi yang tersedia selama di Indonesia baik yang diperoleh dengan cara sewa, sewa beli, atau pembelian;
    • bukti telah memperkerjakan tenaga informal Warga Negara Indonesia sebagai pramuwisma, supir, penjaga keamanan, atau tukang kebun.

update:

Perubahan Persyaratan Permohonan ITAS dan ITAP

Alih Status ITAS ke ITAP bagi TKA Penyatuan Keluarga