Pasal 152 Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada:

  1. Melalui Alih Status:
    1. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia;
    2. keluarga karena perkawinan campuran;
    3. suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap;
    4. Orang Asing eks Warga Negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.
  2. Tanpa melalui Alih Status:
    1. eks subyek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih kewarganegaraan asing;
    2. anak yang lahir di Indonesia dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap;
    3. Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di Wilayah Indonesia.

Permohonan Izin Tinggal Tetap diajukan oleh Orang Asing atau penjaminnya kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing, dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

  1. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
  2. Fotokopi Izin Tinggal Tetap yang masih berlaku;
  3. Surat Keterangan Domisili;
  4. Pernyataan Integrasi yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan;
  5. Rekomendasi dari instansi dan / atau lembaga pemerintahan terkait;
  6. Surat Penjaminan dari Penjamin;
  7. Surat Kuasa bermeterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa.

Persyaratan tambahan bagi:

  1. Anak yang akan mengikuti atau menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu pemegang Izin Tinggal Tetap:
    1. Fotokopi akta kelahiran;
    2. Fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua;
    3. Fotokopi Paspor Kebangsaan ayah dan/atau ibu yang sah dan masih berlaku;
    4. Fotokopi Izin Tinggal Tetap ayah dan/atau ibu yang masih berlaku;
    5. Keputusan mengenai Alih Status Izin Tinggalnya.
  2. Anak yang lahir di Wilayah Indonesia dari orang tua pemegang Izin Tinggal Tetap:
    1. Fotokopi akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit;
    2. Fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua;
    3. Fotokopi Paspor Kebangsaan ayah dan/atau ibu yang sah dan masih berlaku;
    4. Fotokopi Izin Tinggal Tetap ayah dan/atau ibu yang masih berlaku;
    5. Surat Keterangan Lapor Lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi.
  3. Orang Asing eks Warga Negara Indonesia:
    1. Bukti yang menunjukan pernah menjadi Warga Negara Indonesia;
    2. Keputusan mengenai Alih Status Izin Tinggalnya.
  4. Eks subyek anak berkewarganegaraan ganda yang memilih kewarganegaraan asing:
    1. Surat permohonan dari ayah atau ibu yang Warga Negara Indonesia;
    2. Isian formulir penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pencabutan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi yang memiliki;
    4. Bukti pengembalian Paspor bagi yang memiliki;
    5. Bukti pengembalian / pencabutan fasilitas keimigrasian.
  5. Suami atau istri warga negara asing yang menggabungkan diri dengan istri atau suami Warga Negara Indonesia:
    1. Surat permohonan dari suami atau istri yang Warga Negara Indonesia;
    2. Fotokopi akta perkawinan atau buku nikah;
    3. Fotokopi surat melaporkan perkawinan dari instansi yang berwenang untuk perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri;
    4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk suami atau isteri Warga Negara Indonesia yang masih berlaku;
    5. Fotokopi Kartu Keluarga suami atau isteri yang Warga Negara Indonesia;
    6. Keputusan Alih Status.
  6. Anak berkewarganegaraan asing dari hasil perkawinan yang sah yang menggabungkan diri dengan ayah atau ibu Warga Negara Indonesia:
    1. Surat permohonan dari ayah atau ibu yang Warga Negara Indonesia;
    2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah atau ibu Warga Negara Indonesia yang masih berlaku;
    3. Fotokopi akta kelahiran;
    4. Fotokopi Kartu Keluarga ayah atau ibu yang Warga Negara Indonesia;
    5. Surat keputusan Alih Status.
  7. Anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia, yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan dengan ayah atau ibu Warga Negara Indonesia:
    1. Surat permohonan dari ayah atau ibu yang Warga Negara Indonesia;
    2. Fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua;
    3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah atau ibu yang Warga Negara Indonesia yang masih berlaku;
    4. Fotokopi akta kelahiran;
    5. Fotokopi Kartu Keluarga ayah atau ibu yang Warga Negara Indonesia;
    6. Surat keputusan Alih Status.

update:

Pasal 63 Permohonan Izin Tinggal Tetap yang tidak melalui Alih Status diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak:

  1. tanggal kelahiran, bagi anak berkewarganegaraan asing yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan / atau ibunya pemegang Izin Tinggal Tetap serta tidak dalam perkawinan campuran;
  2. pengembalian paspor, bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih menjadi warga negara asing yang bertempat tinggal di Wilayah Indonesia;
  3. berusia 21 (dua puluh satu) tahun, bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan dan bertempat tinggal di Wilayah Indonesia;
  4. terjadinya peristiwa hukum yang mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan Indonesia, bagi Warga Negara Indonesia yang tinggal di Wilayah Indonesia.

Pasal 64 Permohonan Izin Tinggal Tetap yang tidak memerlukan persetujuan diselesaikan dengan mekanisme:

  1. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
  2. entry data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
  3. pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
  5. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
  6. wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik berupa foto dan sidik jari; (paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima)
  7. penerbitan Kartu Izin Tinggal Tetap, peneraan Cap Izin Tinggal Tetap yang sekaligus memuat Izin Masuk Kembali dengan masa berlaku 2 (dua) tahun pada Paspor Kebangsaan;
  8. penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
  9. pemindaian dokumen selesai;
  10. penyerahan dokumen. (paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah wawancara dan pembayaran biaya Imigrasi, atau 4 (empat) hari kerja jika diperlukan pengawasan Keimigrasian lapangan)

Pasal 65 Permohonan perpanjangan Izin Tinggal Tetap dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jangka waktu Izin Tinggal Tetap berakhir kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya membawahi tempat tinggal Orang Asing.

Pasal 66 Permohonan perpanjangan Izin Tinggal Tetap dilaksanakan melalui mekanisme:

  1. Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk:
    1. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
    2. entry data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
    3. identifikasi dan verifikasi data
    4. pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
    5. penandatanganan surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah;
    6. pemindaian dokumen selesai;
    7. penyampaian surat Kepala Kantor Imigrasi secara manual dan / atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Wilayah. (paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima)
  2. Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian:
    1. pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan persyaratan;
    2. penandatanganan surat Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian;
    3. pemindaian dokumen selesai;
    4. penyampaian surat kepada Direktur Jenderal secara manual dan / atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Wilayah. (paling lama 3 (tiga) hari kerja)
  3. Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk:
    1. pemeriksaan kelengkapan, pengkajian, dan penelaahan persyaratan;
    2. penandatanganan surat Direktur Jenderal mengenai persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin Tinggal Tetap;
    3. pemindaian dokumen selesai;
    4. penyampaian surat kepada Kepala Kantor Imigrasi secara manual dan / atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Wilayah. (paling lama 5 (lima) hari kerja)

Pasal 39 Kepala Kantor Imigrasi menindaklanjuti persetujuan perpanjangan Izin Tinggal Tetap dari Direktur Jenderal Imigrasi melalui mekanisme:

  1. pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
  3. wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik berupa foto dan sidik jari; (paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak persetujuan Direktur Jenderal)
  4. penerbitan Kartu Izin Tinggal Tetap, peneraan Cap Izin Tinggal Tetap yang sekaligus memuat Izin Masuk Kembali dengan masa berlaku 2 (dua) tahun pada Paspor Kebangsaan;
  5. penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
  6. pemindaian dokumen selesai;
  7. penyerahan dokumen. (paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah wawancara dan pembayaran biaya Imigrasi)

Pasal 59 Izin Tinggal Tetap diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kecuali untuk Orang Asing berikut:

  1. suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap;
    • diberikan sesuai dengan jangka waktu Izin Tinggal Tetap suami, istri, ayah atau ibu pemegang Izin Tinggal Tetap dari Orang Asing tersebut.
  2. anak yang lahir di Indonesia dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap;
    • diberikan sesuai dengan jangka waktu Izin Tinggal Tetap ayah atau ibu pemegang Izin Tinggal Tetap dari anak tersebut.

Pasal 65 Izin Tinggal Tetap dapat diperpanjang untuk jangka waktu tidak terbatas.

Pasal 76 Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap dengan jangka waktu tidak terbatas wajib melapor setiap 5 (lima) tahun sekali kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan dan tidak dikenai biaya.

Jenis PNBPTarif
Pemberian Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku 5 (lima) tahunRp. 5.000.000,-
Perpanjangan Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku 5 (lima) tahunRp. 5.000.000,-
Perpanjangan Izin Tinggal Tetap untuk Jangka Waktu yang Tidak TerbatasRp. 10.200.000,-
Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) BulanRp. 600.000,-
Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) BulanRp. 1.000.000,-
Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) BulanRp. 1.750.000,-
Biaya Beban Kartu Izin Tinggal Tetap HilangRp. 1.000.000,-