Pasal 141 Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada:

  1. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa Tinggal Terbatas atau yang diberikan Alih Status dari Izin Tinggal Kunjungan, meliputi:
    1. Orang Asing dalam rangka penanaman modal;
    2. bekerja sebagai tenaga ahli;
    3. melakukan tugas sebagai rohaniawan;
    4. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
    5. mengadakan penelitian ilmiah;
    6. menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas;
    7. menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu bagi anak berkewarganegaraan asing yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah dan/atau ibu Warga Negara Indonesia; 1menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap bagi anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin;
    8. Orang Asing eks Warga Negara Indonesia;
    9. wisatawan lanjut usia mancanegara.
  2. anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Terbatas;
  3. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Orang Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia; atau
  5. anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia.

Permohonan Izin Tinggal Terbatas diajukan oleh Orang Asing atau penjaminnya kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing, dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

  1. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku dan memuat Tanda Masuk;
  2. Surat Penjaminan dari Penjamin;
  3. Surat Kuasa bermeterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa.

Persyaratan tambahan bagi:

  1. Penanam Modal:
    1. Akte pendirian perusahaan yang memuat kepemilikan modal dan / atau saham dari Orang Asing yang ditanam di Indonesia;
    2. Surat persetujuan penanaman modal dari lembaga negara yang membidangi penanaman modal;
    3. Izin Usaha Tetap;
    4. Surat Izin Usaha Perdagangan;
    5. Tanda Daftar Perusahaan;
    6. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan.
  2. Tenaga Ahli:
    1. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang masih berlaku dan TA.01 dari kementerian yang membidangi ketenagakerjaan;
    2. Izin Usaha Tetap;
    3. Surat Izin Usaha Perdagangan;
    4. Tanda Daftar Perusahaan;
    5. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;
    6. Akta pendirian perusahaan.
  3. Rohaniwan:
    1. Rekomendasi dari kementerian yang membidangi keagamaan;
    2. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang masih berlaku dan TA.01 dari kementerian yang membidangi ketenagakerjaan;
    3. Akta pendirian yayasan atau lembaga kerohanian.
  4. Orang Asing yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan:
    1. Rekomendasi dari kementerian yang membidangi pendidikan atau keagamaan atau lembaga pemerintah yang terkait sesuai dengan bidang kegiatannya;
    2. Rekomendasi dari Sekretariat Negara bagi Orang Asing penerima beasiswa dari pemerintah Republik Indonesia.
  5. Orang Asing yang mengadakan Penelitian Ilmiah:
    1. Rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah yang membidangi penelitian atau lembaga pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatannya.
  6. Pelaku Perkawinan Campuran yang menggabungkan diri dengan suami atau istri Warga Negara Indonesia:
    1. Surat Keterangan Domisili;
    2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk suami atau istri Warga Negara Indonesia yang masih berlaku;
    3. Fotokopi Kartu Keluarga suami atau istri yang Warga Negara Indonesia.
    4. Akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
    5. Surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri;
    6. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dari kementerian yang membidangi ketenagakerjaan, dalam hal Orang Asing yang bersangkutan sebagai Tenaga Kerja Asing.
  7. Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas:
    1. Surat Keterangan Domisili;
    2. Akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
    3. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap suami atau istri.
  8. Anak berkewarganegaraan asing yang menggabungkan diri dengan orang tua, yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua Warga Negara Indonesia:
    1. Surat Keterangan Domisili;
    2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah dan/atau ibu Warga Negara Indonesia yang masih berlaku;
    3. Fotokopi Kartu Keluarga ayah dan/atau ibu yang Warga Negara Indonesia.
    4. Akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
    5. Akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
    6. Surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri.
  9. Anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tua pemegang Izin Tinggal Terbatas:
    1. Surat Keterangan Domisili;
    2. Akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
    3. Akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
    4. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau kartu Izin Tinggal Tetap ayah dan / atau ibunya.
  10. Eks Warga Negara Indonesia dalam rangka memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia:
    1. Surat Keterangan Domisili;
    2. Bukti keterangan dari kepala perwakilan Republik Indonesia tentang kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
    3. Bukti berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia atau oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks Warga Negara Indonesia, antara lain akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Paspor Republik Indonesia, atau ijazah.
  11. Eks Warga Negara Indonesia bukan dalam rangka memperoleh kembali Kewarganegaraan Indonesia:
    1. Surat Keterangan Domisili;
    2. Bukti berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia atau oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks Warga Negara Indonesia, antara lain akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Paspor Republik Indonesia, atau ijazah.
  12. Eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia:
    1. Akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
    2. Akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
    3. Bukti fasilitas Keimigrasian berupa kartu fasilitas keimigrasian atau pengembalian Dokumen Keimigrasian.
  13. Wisatawan lanjut usia mancanegara:
    1. Surat Izin Usaha Perdagangan biro perjalanan wisata yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan;
    2. Bukti tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan hidup selama di Indonesia dari lembaga dana pensiun atau bank di negara asalnya ataupun di Wilayah Indonesia;
    3. Bukti polis asuransi kesehatan, asuransi kematian, dan asuransi tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga di bidang perdata;
    4. Bukti tinggal di sarana akomodasi yang tersedia selama di Indonesia baik yang diperoleh dengan cara sewa, sewa beli, atau pembelian;
    5. Bukti telah mempekerjakan tenaga informal Warga Negara Indonesia sebagai pramuwisma, supir, penjaga keamanan, atau tukang kebun.
  14. Anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia sebagaimana, yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, meliputi:
    1. Akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
    2. Akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
    3. Surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri;
    4. Surat Keterangan Domisili;
    5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah atau ibu Warga Negara Indonesia yang masih berlaku;
    6. fotokopi Kartu Keluarga ayah atau ibu yang Warga Negara Indonesia.
  15. Orang Asing yang bekerja pada instansi pemerintah, badan internasional, atau perwakilan negara asing:
    1. Rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara;
    2. Rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah terkait.
  16. Tenaga Ahli dalam rangka kerja sama teknik pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah asing:
    1. Rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara;
    2. Rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah terkait.
  17. Anak yang lahir di Wilayah Indonesia yang mengikuti status Izin Tinggal orangtuanya pemegang Izin Tinggal Terbatas:
    1. Surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit atau akta kelahiran dari pejabat yang berwenang;
    2. Paspor Kebangsaan ayah dan / atau ibunya;
    3. Kartu Izin Tinggal Terbatas ayah dan / atau ibunya;
    4. Surat kawin orang tua bagi yang menikah;
    5. Surat keterangan lapor lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi.

update:

Pasal 143

  1. Permohonan Izin Tinggal Terbatas harus diajukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Tanda Masuk diberikan.
  2. Dalam hal permohonan Izin Tinggal Terbatas tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29 Pemberian Izin Tinggal Terbatas diselesaikan melalui mekanisme:

  1. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
  2. entry data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
  3. pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
  5. wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik berupa foto dan sidik jari; (paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima)
  6. penerbitan Kartu Izin Tinggal Terbatas, peneraan Cap Izin Tinggal Terbatas yang sekaligus memuat Izin Masuk Kembali pada Paspor Kebangsaan;
  7. penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
  8. pemindaian dokumen selesai;
  9. penyerahan dokumen. (paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah wawancara dan pembayaran biaya Imigrasi)

Pasal 32 Izin Tinggal Terbatas dapat diperpanjang, kecuali Izin Tinggal Terbatas yang berasal dari Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan.

Pasal 35

  1. Permohonan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas diajukan oleh Penjamin atau Penanggung Jawab dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan dan Kartu Izin Tinggal Terbatas yang lama serta surat keterangan tempat tinggal;
  2. Permohonan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum Izin Tinggal Terbatas berakhir.

Pasal 36 Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas yang tidak membutuhkan persetujuan Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Jenderal, dilaksanakan melalui mekanisme:

  1. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
  2. entry data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
  3. pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
  5. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
  6. wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik berupa foto dan sidik jari; (paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima)
  7. penerbitan Kartu Izin Tinggal Terbatas, peneraan Cap Izin Tinggal Terbatas yang sekaligus memuat Izin Masuk Kembali pada Paspor Kebangsaan;
  8. penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
  9. pemindaian dokumen selesai;
  10. penyerahan dokumen. (paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah wawancara dan pembayaran biaya Imigrasi, atau 4 (empat) hari kerja jika diperlukan pengawasan Keimigrasian lapangan)

Pasal 37 Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas yang membutuhkan persetujuan Kepala Kantor Wilayah, ditindaklanjuti melalui mekanisme:

  1. Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk:
    1. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
    2. entry data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
    3. pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
    5. penandatanganan surat permohonan persetujuan;
    6. pemindaian dan pengiriman surat permohonan secara manual dan / atau Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
  2. Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian:
    1. pemeriksaan kelengkapan, pengkajian, dan penelaahan persyaratan;
    2. pembuatan dan penandatanganan surat Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengenai persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin Tinggal;
    3. pemindaian dokumen selesai;
    4. pengiriman surat ke Kantor Imigrasi secara manual dan / atau Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. (paling lama 3 (tiga) hari kerja, atau 4 (empat) hari kerja jika diperlukan pengawasan Keimigrasian lapangan)

Pasal 38 Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas yang membutuhkan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi, ditindaklanjuti melalui mekanisme:

  1. Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian:
    1. pemeriksaan kelengkapan dan pengkajian persyaratan;
    2. pembuatan dan penandatanganan surat permohonan kepada Direktur Jenderal;
    3. pemindaian dokumen selesai;
    4. pengiriman surat permohonan persetujuan kepada Direktur Jenderal secara manual dan / atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian; (paling lama 3 (tiga) hari kerja)
  2. Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk:
    1. pemeriksaan kelengkapan, pengkajian, dan penelaahan persyaratan;
    2. pembuatan dan penandatanganan urat Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengenai persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas;
    3. pemindaian dokumen selesai;
    4. pengiriman surat ke Kantor Imigrasi secara manual dan / atau Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. (paling lama 5 (tiga) hari kerja)

Pasal 39 Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menindaklanjuti persetujuan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas dari Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Jenderal Imigrasi melalui mekanisme:

  1. wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik berupa foto dan sidik jari; (paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak persetujuan perpanjangan)
  2. penerbitan Kartu Izin Tinggal Terbatas, peneraan Cap Izin Tinggal Terbatas yang sekaligus memuat Izin Masuk Kembali pada Paspor Kebangsaan;
  3. penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
  4. pemindaian dokumen selesai;
  5. penyerahan dokumen. (paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah wawancara dan pembayaran biaya Imigrasi)

Pasal 25

  1. Izin Tinggal Terbatas diberikan untuk jangka waktu:
    • Paling lama 2 (dua) tahun;
    • Paling lama 1 (satu) tahun;
    • Paling lama 6 (enam) bulan;
    • Paling lama 90 (sembilan puluh) hari;
    • Paling lama 30 (tiga puluh) hari;
  2. Jangka waktu Izin Tinggal Terbatas diberikan sesuai dengan yang tercantum dalam Visa Tinggal Terbatas atau Keputusan Direktur Jenderal mengenai Alih Status Izin Tinggal;
  3. Jangka waktu Izin Tinggal Terbatas tidak boleh melampaui masa berlaku Paspor Kebangsaan Orang Asing;
Jenis PNBPTarif
Izin Tinggal Terbatas Saat KedatanganRp. 750.000,-
Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 6 (enam) bulanRp. 1.000.000,-
Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 1 (satu) tahunRp. 1.500.000,-
Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 2 (dua) tahunRp. 2.000.000,-
Izin Tinggal Terbatas Khusus Masa Berlaku Paling Lama 5 (lima) tahun Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)Rp. 5.000.000,-
Persetujuan Izin Tinggal Terbatas untuk Pekerja di Perairan IndonesiaRp. 1.000.000,-
Teraan Izin Tinggal Terbatas untuk Pekerja di Perairan IndonesiaRp. 300.000,-
Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) BulanRp. 600.000,-
Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) BulanRp. 1.000.000,-
Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) BulanRp. 1.750.000,-
Izin Masuk Kembali Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)Rp. 3.250.000,-