Laporan perubahan status sipil meliputi laporan:

  • kelahiran;
  • perkawinan;
  • perceraian;
  • kematian.

Laporan perubahan harus diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak perubahan, dengan mengisi aplikasi data, menunjukkan asli dan melampirkan fotokopi persyaratan berikut:

  • surat permohonan dari Orang Asing atau Penjamin/Penanggung Jawab;
  • bukti identitas Orang Asing atau Penjamin/Penanggung Jawab;
  • paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
  • izin tinggal Orang Asing;
  • persyaratan tambahan:
    • pelaporan kelahiran:
      • fotokopi buku nikah / akta perkawinan;
      • akta kelahiran anak.
    • pelaporan perkawinan:
      • fotokopi buku nikah / akta perkawinan.
    • pelaporan perceraian:
      • fotokopi putusan perceraian dari pengadilan / akta perceraian.
    • pelaporan kematian:
      • fotokopi surat kematian dari rumah sakit / instansi pemerintah.

Laporan perubahan kewarganegaraan meliputi perubahan kewarganegaraan dari Warga Negara Asing (WNA) menjadi:

  • Warga Negara Asing lainnya;
  • Warga Negara Indonesia (WNI) karena pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan menjadi Warga Negara Indonesia;
  • Warga Negara Indonesia karena memilih kewarganegaraan Indonesia bagi anak subjek kewarganegaraan ganda terbatas;
  • Warga Negara Asing karena memilih kewarganegaraan asing bagi anak subjek kewarganegaraan ganda terbatas;
  • Warga Negara Asing karena tidak memilih salah satu kewarganegaraan, bagi anak subjek kewarganegaraan ganda terbatas, hingga melampaui batas waktu yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Laporan perubahan diajukan dengan mengisi aplikasi data, menunjukkan asli dan melampirkan fotokopi persyaratan berikut:

  • surat permohonan dari Orang Asing atau Penjamin/Penanggung Jawab;
  • bukti identitas Orang Asing atau Penjamin/Penanggung Jawab;
  • paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
  • izin tinggal Orang Asing;
  • persyaratan tambahan:
    • perubahan kewarganegaraan dari WNA ke WNA lainnya:
      • surat keterangan kewarganegaraan dari kantor perwakilan negara asing yang ada di Indonesia.
    • perubahan kewarganegaraan dari WNA ke WNI karena pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan menjadi WNI:
      • surat keputusan kewarganegaraan Indonesia;
      • surat bukti pengembalian paspor asing kepada kantor perwakilan negara asing yang ada di Indonesia.
    • perubahan kewarganegaraan dari WNA ke WNI karena memilih kewarganegaraan Indonesia bagi anak subjek kewarganegaraan ganda terbatas:
      • bukti surat pernyataan memilih kewarganegaraan Indonesia;
      • surat keputusan kewarganegaraan Indonesia;
      • surat bukti pengembalian paspor asing kepada kantor perwakilan negara asing yang ada di Indonesia.
    • perubahan kewarganegaraan dari WNA ke WNA karena memilih kewarganegaraan asing bagi anak subjek kewarganegaraan ganda terbatas:
      • DPRI, jika telah memiliki;
      • bukti surat pernyataan memilih kewarganegaraan asing;
      • sertifikat pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda;
      • fasilitas keimigrasian (affidavit), bagi yang memiliki;
      • surat keterangan kewarganegaraan dari kantor perwakilan negara asing yang ada di Indonesia.
    • perubahan kewarganegaraan dari WNA ke WNA karena tidak memilih salah satu kewarganegaraan bagi anak subjek kewarganegaraan ganda terbatas hingga melampaui batas waktu yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan:
      • DPRI, jika telah memiliki;
      • keputusan Menteri tentang kewarganegaraan Republik Indonesia;
      • sertifikat pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda;
      • fasilitas keimigrasian (affidavit), bagi yang memiliki.

Laporan perubahan alamat diajukan dengan mengisi aplikasi data, menunjukkan asli dan melampirkan fotokopi persyaratan berikut:

  • surat permohonan dari Orang Asing atau Penjamin/Penanggung Jawab;
  • bukti identitas Orang Asing atau Penjamin/Penanggung Jawab;
  • paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
  • izin tinggal Orang Asing;
  • surat keterangan pindah alamat dari dinas kependudukan dan catatan sipil pemerintah daerah atau instansi yang berwenang.

Laporan perubahan pekerjaan meliputi laporan:

  • perubahan / alih jabatan;
    • hanya dapat dilakukan dalam satu perusahaan yang sama.
  • rangkap jabatan.
    • berdasarkan rekomendasi dari kementerian yang membidangi ketenagakerjaan.

Laporan perubahan diajukan dengan mengisi aplikasi data, menunjukkan asli dan melampirkan fotokopi persyaratan berikut:

  • perubahan / alih jabatan:
    • surat permohonan dari Penjamin yang baru;
      • ditandatangani oleh unsur pimpinan perusahaan yang tercantum dalam struktur organisasi atau jabatan lain yang setingkat pimpinan dan diberikan kewenangan untuk menandatangani surat permohonan sebagai Penjamin.
        • melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk jika Penjamin adalah Warga Negara Indonesia;
        • melampirkan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) atau Izin Tinggal Tetap (ITAP) jika Penjamin adalah Orang Asing.
    • paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
    • Izin Tinggal Terbatas (ITAS) atau Izin Tinggal Tetap (ITAP) Orang Asing yang sah dan masih berlaku;
    • rekomendasi dari Kementerian Ketenagakerjaan.
  • rangkap jabatan:
    • surat permohonan dari Penjamin;
      • ditandatangani oleh unsur pimpinan perusahaan yang tercantum dalam struktur organisasi atau jabatan lain yang setingkat pimpinan dan diberikan kewenangan untuk menandatangani surat permohonan sebagai Penjamin.
        • melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk jika Penjamin adalah Warga Negara Indonesia;
        • melampirkan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) atau Izin Tinggal Tetap (ITAP) jika Penjamin adalah Orang Asing.
    • paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
    • Izin Tinggal Terbatas (ITAS) atau Izin Tinggal Tetap (ITAP) Orang Asing yang sah dan masih berlaku;
    • rekomendasi dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Laporan perubahan Penjamin meliputi laporan:

  • perubahan Penjamin dari Korporasi ke Korporasi;
    • Korporasi lama dan baru masih berada dalam 1 (satu) konsorsium dan / atau sama pemilik korporasinya.
  • perubahan Penjamin dari Korporasi ke perorangan;
    • jika Orang Asing tidak lagi dijamin oleh Korporasi, namun tetap ingin tinggal di Wilayah Indonesia dan telah mendapatkan Penjamin perorangan melalui perkawinan campuran, sebagai eks WNI, atau memiliki orang tua WNI.
  • perubahan Penjamin dari perorangan ke perorangan;
    • dalam rangka:
      • perkawinan campuran;
      • repatriasi.
  • perubahan Penjamin dari perorangan ke Korporasi.

Laporan perubahan diajukan dengan mengisi aplikasi data, menunjukkan asli dan melampirkan fotokopi persyaratan berikut:

  • perubahan Penjamin dari Korporasi ke Korporasi:
    • surat permohonan dari Penjamin yang baru;
    • surat keterangan dari Penjamin yang lama, berisi ketiadaan keberatan atas kepindahan Orang Asing ke Penjamin yang baru;
    • paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
    • Izin Tinggal Terbatas (ITAS) atau Izin Tinggal Tetap (ITAP) Orang Asing yang sah dan masih berlaku;
    • rekomendasi alih Penjamin / perubahan nama Penjamin dari Kementerian Ketenagakerjaan.
  • perubahan Penjamin dari Korporasi ke perorangan:
    • surat permohonan dari Penjamin yang baru;
    • surat penjaminan dari Penjamin yang baru;
    • surat keterangan dari Penjamin yang lama (Korporasi), berisi ketiadaan keberatan atas kepindahan Orang Asing ke Penjamin yang baru;
    • paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
    • Izin Tinggal Terbatas (ITAS) atau Izin Tinggal Tetap (ITAP) Orang Asing yang sah dan masih berlaku;
    • surat keterangan domisili;
    • akta perkawinan / buku nikah, jika Penjamin baru melalui perkawinan campuran;
    • Kartu Tanda Penduduk, jika Penjamin baru adalah WNI (suami / isteri / orang tua);
    • Izin Tinggal Terbatas (ITAS) atau Izin Tinggal Tetap (ITAP), jika Penjamin baru adalah Orang Asing, yang sah dan masih berlaku.
  • perubahan Penjamin dari perorangan ke perorangan:
    • dalam rangka perkawinan campuran:
      • surat permohonan dari Penjamin yang baru;
      • surat penjaminan dari Penjamin yang baru;
      • paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
      • Izin Tinggal Terbatas (ITAS) atau Izin Tinggal Tetap (ITAP) Orang Asing yang sah dan masih berlaku;
      • surat keterangan domisili;
      • akta perkawinan / buku nikah;
      • Kartu Tanda Penduduk, jika Penjamin baru adalah WNI;
      • Izin Tinggal Terbatas (ITAS) atau Izin Tinggal Tetap (ITAP), jika Penjamin baru adalah Orang Asing, yang sah dan masih berlaku.
    • dalam rangka repatriasi:
      • surat permohonan dari Penjamin yang baru;
      • surat penjaminan dari Penjamin yang baru;
      • paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
      • Izin Tinggal Terbatas (ITAS) atau Izin Tinggal Tetap (ITAP) Orang Asing yang sah dan masih berlaku;
      • Kartu Tanda Penduduk Penjamin baru WNI;
      • fotokopi dokumen eks WNI.