Pasal 44

  1. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia diberikan bagi Warga Negara Indonesia dalam keadaan tertentu, jika Paspor biasa tidak dapat diberikan.
  2. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. dalam rangka pemulangan ke Indonesia pada saat Paspor biasa telah dicabut oleh Pemerintah Republik Indonesia pada saat yang bersangkutan berada di luar negeri;
    2. dalam rangka pemulangan ke Indonesia karena yang bersangkutan berada di suatu negara secara ilegal tanpa dilengkapi Surat Perjalanan Republik Indonesia.
  3. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk perjalanan masuk wilayah Indonesia.

Pasal 46

  1. Permohonan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia.
  2. Penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Imigrasi.

Pasal 47 Dalam hal pada perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dilakukan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri.

Pasal 48

  1. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali perjalanan.
  2. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia tidak dapat diperpanjang.

Pasal 56

  1. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan tahapan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan untuk menentukan status kewarganegaraan yang dimiliki.
  2. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memasukan data yang telah dilakukan pemeriksaan dan ditentukan alasan memperoleh Surat Perjalanan Laksana Paspor ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
  3. Setelah data yang bersangkutan dimasukan dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian dilanjutkan pada tahapan pembayaran biaya Surat Perjalanan Laksana Paspor.
  4. Pejabat Imigrasi wajib melakukan pengambilan foto dan sidik jari.
  5. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat melanjutkan proses penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor pada tahapan verifikasi dan adjudikasi untuk mencocokan data biometrik pemohon dengan basis data yang tersimpan dalam pusat data keimigrasian.