Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan / Keputusan Presiden
Peraturan / Keputusan / Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-04.OT.01.01/2010 tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III Kalianda, Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi, dan Penghapusan Kantor Imigrasi Kelas III Panjang
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-02.KP.05.02/2010 tentang Kode Etik Pegawai Imigrasi
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-19.AH.10.01/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH.01.GR.01.14/2010 tentang Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 9/2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 22/2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 8/2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 27/2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan, dan Berakhirnya ITK, ITAS, dan ITAP serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 3/2015 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 29/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 35/2015 tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Asing Yang Tidak Memiliki Dokumen Kewarganegaraan
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 39/2015 tentang Perubahan Kesembilan Peraturan Menteri Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 43/2015 tentang Prosedur Teknis Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 44/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk Dan Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 24/2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 33/2016 tentang Prosedur Teknis Perpanjangan ITK Bagi Orang Asing Eks WNI Dan Keluarganya Pemegang VKBP
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 36/2016 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 41/2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Permohonan, Penyampaian Persetujuan Visa Tinggal Terbatas, dan Pendaftaran Permohonan Izin Tinggal Terbatas Secara Elektronik, Serta Pemberian Izin Tinggal Terbatas Elektronik
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 47/2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 51/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas
- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-07.UM.01.01/2017 tentang Pemberian Kemudahan Prosedur dan Persyaratan Penggantian Paspor Biasa
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 19/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 21/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 23/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 03/2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 07/2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 08/2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 09/2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah Dan Nol Dollar Amerika Terhadap Pelayanan Keimigrasian
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 11/2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 26/2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 27/2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa PPKM Darurat
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 29/2021 tentang Visa dan Izin Tinggal
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 33/2021 tentang Tata Cara Penetapan Negara Calling Visa, Permohonan Dan Pemberian Visa Bagi Warga Negara Dari Negara Calling Visa
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 34/2021 tentang Pemberian Visa Dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-02.GR.01.05/2021 tentang Jenis Kegiatan Orang Asing Dalam Rangka Pemberian Visa Selama Masa Penanganan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-02.GR.02.02/2021 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu Sebagai Tempat Masuk Dalam Masa Penanganan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-03.GR.01.05/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.GR.01.05 Tahun 2021 Tentang Jenis Kegiatan Orang Asing Dalam Rangka Pemberian Visa Selama Masa Penanganan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 35/2021 tentang Konsultan Keimigrasian
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 36/2021 tentang Penjamin Keimigrasian
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 18/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-03.GR.01.01/2023 tentang Jenis Kegiatan Orang Asing Dalam Rangka Pemberian Visa Dalam Masa Penanganan Penyebaran Coronavirus Disease-2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-04.GR.01.01/2023 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10/2023 tentang Pendaftaran Dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian, Dan Pengembalian Dokumen Keimigrasian Akibat Status Kewarganegaraan
Keputusan / Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI.2-GR.04.01-1.568/2010 tentang Penegasan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI.1040.GR.01.01 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi No. F-458.IZ.02.03 Tahun 1997 Tentang SPRI
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI3-UM.01.13-1.0404/2011 tentang Penelitian Permohonan Untuk Alih Status Berdasarkan Perkawinan Antara Suami/Istri WNA dengan Isteri/Suami WNI
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-144.UM.01.01/2013 tentang Penyediaan Map Gratis Bagi Permohonan Dokumen Keimigrasian
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-710-GR.01.01/2013 tentang Penerbitan Paspor Republik Indonesia Dalam Waktu Paling Lama 3 (Tiga) Hari Kerja Sejak Dilakukan Foto Dan Wawancara
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI.733-GR.01.01/2013 tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-GR.03.02-0224/2014 tentang Penghapusan Kewajiban Pendaftaran Orang Asing
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI.1-0789.GR.01.01/2014 tentang Persyaratan Permohonan Paspor Biasa Bagi Calon Jemaah Haji
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-1118.GR.01.11/2014 tentang Pemberian Izin Masuk Kembali Pada Pemberian Atau Perpanjangan Jangka Waktu Izin Tinggal Terbatas Atau Izin Tinggal Tetap
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-1119.GR.01.09/2014 tentang Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-1120.GR.01.13/2014 tentang Penghentian Pemberian Penangguhan Izin Tinggal
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-1360.GR.01.01/2014 tentang Penghentian Penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Warga Negara Indonesia Di Kantor Imigrasi
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-1562.GR.01.01/2014 tentang Peningkatan Kewaspadaan Dalam Penerbitan Paspor
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI.2-UM.01.01-6.769/2015 tentang Penulisan Nama Pada Paspor Untuk Calon Jemaah Haji (CJH)
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-UM.01.01-0453/2017 tentang Pelayanan Penerbitan Paspor Calon Jamaah Haji Tahun 1438H/2017M
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-1635.GR.01.01/2019 tentang Pelaksanaan Layanan Percepatan Paspor Selesai Pada Hari Yang Sama, Pemanfaatan Blangko Paspor 24 Halaman, Pengenaan Biaya Paspor Hilang/Rusak, Pemberian VKSK Di TPI, Perpanjangan ITK Masa Berlaku 60 Hari, Pemberian ITAP Masa Berlaku 5 Tahun, Dan Perpanjangan ITAP Untuk Jangka Waktu Yang Tidak Terbatas
- Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-0704.GR.01.01/2020 tentang Kantor Imigrasi Penerbit Paspor Elektronik Berbasis Kertas
- Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-0705.GR.01.01/2020 tentang Kantor Imigrasi Penerbit Paspor Elektronik Polikarbonat
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-GR.01.01-0946/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Keimigrasian Dalam Masa Tatanan Normal Baru
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-1060.GR.01.01/2020 tentang Layanan Eazy Passport
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-GR.01.01-1102/2020 tentang Layanan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Tatanan Kenormalan Baru
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-1555.GR.01.01/2020 tentang Kebijakan Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-1873.GR.01.01/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Visa Dan Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-GR.01.01-2114/2020 tentang Pembatasan Layanan Keimigrasian Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Coronavirus Disease Di Lingkungan Kantor Imigrasi
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI.GR.01.01-2115/2020 tentang Penghentian Sementara Pelayanan Pemberian Paspor Dan Keberangkatan PMI Ke Luar Negeri
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-GR.01.01-2325/2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI.UM.01.01-2443/2020 tentang Kebijakan Pengambilan Paspor RI Dalam Masa Wabah Covid-19
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-GR.01.01-2493/2020 tentang Perluasan Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-2325 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah RI Mengenai Tata Cara Pemberian Izin Masuk Bagi Pemegang ITAS/ITAP/IMK/Persetujuan Visa/Visa Yang Habis Masa Berlaku
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-GR.01.01-3558/2020 tentang Penegasan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-1102 Tahun 2020 Tentang Layanan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Tatanan Kenormalan Baru
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-GR.01.01-4049/2020 tentang Perpanjangan Batas Waktu Kewajiban Orang Asing Pemegang ITKT Untuk Mendapatkan Izin Tinggal Keimigrasian
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-GR.01.01-4497/2020 tentang Batas Waktu Kewajiban Orang Asing Pemegang ITKT Untuk Mendapatkan Izin Tinggal Keimigrasian
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-0103.GR.01.01/2021 tentang Pembatasan Sementara Masuknya Orang Asing Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pandemi Covid-19
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-0158.GR.01.01/2021 tentang Ketentuan Perpanjangan Izin Tinggal Bagi Orang Asing Pemegang ITAS/ITAP Yang Berada Di Luar Negeri
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-0196.GR.01.01/2021 tentang Pedoman Pemberian Visa Dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Coronavirus Disease 2019 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional
- Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-0197.GR.01.01/2021 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Penjamin Keimigrasian
- Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-0198.GR.01.01/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Kantor Konsultan Keimigrasian
- Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-0199.GR.01.01/2021 tentang Pedoman Pendaftaran Penjamin Keimigrasian
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-GR.01.01-0210/2021 tentang Penegasan dan Perpanjangan Masa Berlaku Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0103.GR.01.01 Tahun 2021
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-0269.GR.01.01/2021 tentang Pembatasan Sementara Orang Asing Yang Pernah Tinggal Dan/Atau Mengunjungi Wilayah Beberapa Negara Tertentu Untuk Masuk Wilayah Indonesia Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Varian Baru Covid-19 B.1.1.529
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-0270.GR.01.01/2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0269.GR.01.01 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Sementara Orang Asing Yang Pernah Tinggal Dan/Atau Mengunjungi Wilayah Beberapa Negara Tertentu Untuk Masuk Wilayah Indonesia Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Varian Baru Covid-19 B.1.1.529
- Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-0278.GR.01.01/2021 tentang Perubahan Kantor Imigrasi Penerbit Paspor Elektronik Berbasis Kertas
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-GR.01.01-0331/2021 tentang Penegasan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1555.GR.01.01 Tahun 2020 tentang Kebijakan Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-0661.GR.01.01/2021 tentang Ketentuan Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-GR.01.01-0873/2021 tentang Pembatasan Sementara Masuknya Pelaku Perjalanan Ke Wilayah Indonesia
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-0241.GR.01.01/2022 tentang Pedoman Pemberian Visa, Tanda Masuk, Dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Coronavirus Disease 2019 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-GR.01.01-0441/2022 tentang Mekanisme Pelaksanaan Alih Status Izin Tinggal Berdasarkan Pedoman Pemberian Visa, Tanda Masuk dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Nomor IMI-0241.GR.01.01 Tahun 2022 tanggal 03 Februari 2022
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-0549.GR.01.01/2022 tentang Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019
- Surat Edaran No. IMI-0090.KU.01.03 Tahun 2022 tentang Implementasi Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2022 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Pelayanan Keimigrasian Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
- Surat Edaran No. IMI-0584.GR.01.01 Tahun 2022 tentang Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019
- Surat Edaran No. IMI-0093.KU.01.03 Tahun 2022 tentang Implementasi Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian
- Surat Edaran No. IMI-0603.GR.01.01 Tahun 2022 tentang Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019
- Surat Edaran No. IMI-0650.GR.01.01 Tahun 2022 tentang Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019
- Surat Edaran No. IMI.2-UM.01.01-3.3898 Tahun 2022 tentang Tanda Tangan Pemegang Paspor RI
- Surat Edaran No. IMI.2-UM.01.01-4.3652 Tahun 2022 tentang Tindak Lanjut Kebijakan Pengambilan Paspor RI dalam Masa Wabah Covid-19
- Surat Edaran No. IMI-0700.GR.01.01 Tahun 2022 tentang Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019
- Surat Edaran No. IMI-0708.GR.01.01 Tahun 2022 tentang Kebijakan Keimigrasian Mengenai Layanan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Dan Bebas Visa Kunjungan Untuk Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019
- Surat Edaran No. IMI-0740.GR.01.01 Tahun 2022 tentang Pemberian Visa Dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua
- Surat Edaran No. IMI-0764.GR.01.01 Tahun 2022 tentang Kebijakan Keimigrasian Mengenai Layanan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Elektronik (Electronic Visa On Arrival / e-VoA), Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa On Arrival), Dan Bebas Visa Kunjungan Untuk Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa Pandemi CoronaVirus Disease 2019
- Surat Edaran No. IMI-0794.GR.01.01 Tahun 2022 tentang Kebijakan Keimigrasian Mengenai Layanan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Elektronik (Electronic Visa On Arrival / e-VoA), Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa On Arrival), Dan Bebas Visa Kunjungan Untuk Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa Pandemi CoronaVirus Disease 2019
- Surat Edaran No. IMI-0820.GR.01.01 Tahun 2022 tentang Visa Dan Izin Tinggal Rumah Kedua
- Surat Edaran No. IMI-0018.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Kebijakan Keimigrasian Mengenai Layanan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Elektronik (Electronic Visa On Arrival / e-VoA), Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa On Arrival), Dan Bebas Visa Kunjungan Untuk Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa Pandemi CoronaVirus Disease 2019
- Surat Edaran No. IMI-0058.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Kebijakan Keimigrasian Mengenai Layanan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Elektronik (Electronic Visa On Arrival / e-VoA), Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa On Arrival), Dan Bebas Visa Kunjungan Untuk Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa Pandemi CoronaVirus Disease 2019
- Surat Edaran No. IMI-0076.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Kebijakan Keimigrasian Mengenai Layanan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Elektronik (Electronic Visa On Arrival / e-VoA), Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa On Arrival), Dan Bebas Visa Kunjungan Untuk Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa Pandemi CoronaVirus Disease 2019
- Surat Edaran No. IMI-0133.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Kebijakan Keimigrasian Mengenai Layanan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Elektronik (Electronic Visa On Arrival / e-VoA), Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa On Arrival), Dan Bebas Visa Kunjungan Untuk Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa Pandemi CoronaVirus Disease 2019
