Peraturan Keimigrasian
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Intelijen Keimigrasian .pdf
- Permenimipas No. 2 Tahun 2026 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah terhadap Permohonan Paspor Biasa dalam Kondisi Kahar.pdf
- Permenimipas No 14 Tahun 2025 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah Terhadap Pelayanan Keimigrasian dan Biaya Beban.pdf
- Permenimpas Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan.pdf
- Permenimipas No. 10 Tahun 2025 tentang Penambahan Daftar Negara atau Pemegang Izin Tinggal Tertentu dari Suatu Negara yang Diberikan Bebas Visa Kunjungan.pdf
- Permenimipas No 9 Tahun 2025 Penambahan Daftar Negara Atau Pemegang Izin Tinggal Tertentu dari Suatu Negara yang Diberikan Bebas Visa Kunjungan.pdf
- Permenimipas No 8 Tahun 2025 Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.pdf
- Permenimipas No 3 Tahun 2025 Visa Izin Tinggal Fasilitas dan Kemudahan serta Pengawasan Keimigrasian bagi Diaspora.pdf
- Permenimipas No 2 Tahun 2025 Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian.pdf
- Permenimipas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi.pdf
- Kepmenimipas No. M.IP-12.GR.03.05 Tahun 2025 tentang Petugas Imigrasi Pembina Desa.pdf
- Kepmenimipas No M.IP-53.OT.02.03 Tahun 2025 tentang Informasi Jabatan di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.pdf
- Kepmenimipas Nomor M.IP-17.GR.01.01 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Perekaman Data Biometrik untuk Permohonan Paspor Dinas di Seluruh Kantor Imigrasi.pdf
- Kepmenimipas Nomor M.IP-50.OT.02.02 Tahun 2025 Tentang Keprotokolan di Lingkungan Kemenimipas.pdf
- Kepmenimipas No. M.IP-13.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Pengelolaan, Pengendalian, dan Pengawasan Terhadap Orang Asing Pemegang Golden Visa.pdf
- Kepmenimipas No. M.IP-7.SA.05.02 Tahun 2025 tentang Kode Etik Pegawai Imigrasi.pdf
- Kepmenimipas No M.IP-08.GR.01.01 Tahun 2025 Tentang Klasifikasi Visa.pdf
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor Nomor M.HH-02.GR.01.06 Tahun 2024 Tentang Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara dan Entitas Tertentu Subjek Visa Kunjungan Saat Kedatangan
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor Nomor M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2023 Tentang Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara dan Entitas Tertentu Subjek Visa Kunjungan Saat Kedatangan
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2023 Tentang Index Visa
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor Nomor M.HH-01.GR.01.07 Tahun 2023 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan untuk Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara dan Entitas Tertentu
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-03.GR.01.01 Tahun 2023 Tentang Jenis Kegiatan Orang Asing Dalam Rangka Pemberian Visa Dalam Masa Penanganan Penyebaran Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri HAM Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Lapor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Intelijen Keimigrasian
