Lampung Utara, 13 Oktober 2026 — Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Lampung Utara melaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pendeportasian terhadap seorang Warga Negara Asing (WNA) berkewarganegaraan Australia berinisial MG yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian di wilayah kerjanya, berupa pemberian data atau keterangan yang tidak benar dalam proses memperoleh visa dan/atau izin tinggal di Indonesia.
Pendeportasian dilaksanakan oleh Tim Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Lampung Utara, didampingi dua petugas dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Lampung, melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar melalui koordinasi dengan petugas pemeriksaan keimigrasian terkait.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), WNA tersebut diduga memberikan data atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh visa dan izin tinggal bagi dirinya sendiri. Dugaan perbuatan tersebut mengarah pada unsur pelanggaran Pasal 123 huruf a dan/atau huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penanganan dilakukan melalui tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian sesuai ketentuan yang berlaku
Pelaksanaan pendeportasian berlangsung melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan tujuan Singapura, sebelum WNA yang bersangkutan melanjutkan penerbangan menuju Darwin, Australia. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar tanpa kendala.
Tindakan ini merupakan bentuk penegakan hukum keimigrasian terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Imigrasi Lampung Utara terus berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan keimigrasian di wilayah Indonesia.
Melalui langkah ini, Kantor Imigrasi Lampung Utara menegaskan komitmennya untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian secara profesional, tegas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjaga ketertiban serta keamanan di wilayah kerja.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Lampung Utara, Aaron Nicky Santosa, menegaskan, “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing. Setiap informasi dan laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku. Kami juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan dugaan pelanggaran keimigrasian guna menjaga ketertiban dan menegakkan hukum keimigrasian di Indonesia.”
Pendeportasian ini merupakan tindak lanjut atas informasi melalui surat elektronik dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 1 Oktober 2026 serta laporan masyarakat. Informasi tersebut ditindaklanjuti melalui penanganan dan koordinasi dengan instansi terkait sebagai wujud komitmen dalam memperkuat pengawasan orang asing.
Kantor Imigrasi Lampung Utara akan terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian secara cepat, tepat, dan profesional guna menjaga ketertiban serta memastikan orang asing mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.